Entah bagaimana ekspresi Anda ketika menyaksikan hebohnya kasus Kusrin di media sosial pada awal 2016 silam. Saat itu, TV buatannya disita dan dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Karanganyar, Jawa Tengah dengan alasan belum mempunyai sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Bahkan, di akhir persidangan yang dijalaninya di Pengadilan Negeri Semarang, Kusrin juga harus divonis 6 bulan penjara dengan satu tahun masa percobaan dan denda Rp. 2,5 juta.

Kasus yang dialami Kusrin sendiri bermula saat ia digerebek Polda Jawa Tengah pada Maret 2015 karena usaha televisi rekondisinya dianggap melanggar beberapa perundang-undangan di Indonesia. Di antaranya adalah Pasal 120 jo Pasal 53 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 106 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

perakit-tv-lulusan-sd-ngaku-rugi-rp58-juta-e9G9oUF6QI

Pemusnahan televisi buatan Kusrin oleh Kejaksaan Negeri Karanganyar

Kisah Kusrin ini tentu hanya segelintir kisah pahit pelaku industri kecil di dalam negeri saat dihadapkan pada persoalan SNI. Masih banyak kisah-kisah lain yang tak terekspos secara luas. Bahkan, kalau kita mau mencermati produk-produk hasil karya UMKM, maka kita akan mendapati bahwa sebagian besar produknya belum memiliki sertifikat SNI. Alasannya sederhana, biaya untuk mengurus sertifikat SNI tidaklah sedikit sehingga memberatkan mereka. Dari itu, maka pro dan kontra terkait kebijakan pemerintah tentang penetapan SNI pun muncul dan terus menghangat hingga kini.

Wajibkah Semua Produk Memiliki SNI?

Merujuk pada ketentuan yang ada di laman resmi Badan Standardisasi Nasional (BSN), pada dasarnya penerapan SNI itu memang bersifat sukarela, tidak diwajibkan pada semua produk barang. Akan tetapi, pemerintah bisa saja memberlakukan SNI secara wajib terhadap produk tertentu untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Satu contoh, adalah kebijakan SNI Wajib bagi mainan anak yang diberlakukan oleh pemerintah sejak 1 Mei 2014 silam.

Penetapan SNI Wajib bagi produk tertentu ini tidak dilakukan oleh BSN, melainkan oleh kementerian teknis seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM dan lain-lain melalui keputusan Menteri terkait. Jadi, apabila jenis produk tertentu telah diwajibkan memiliki SNI, maka produk sejenis yang tidak bertanda SNI tidak boleh dipasarkan di wilayah Indonesia. Sedangkan untuk produk yang tidak wajib memiliki SNI, maka tidak ada masalah apabila belum disertifikasi berdasarkan SNI.

P1000447

Sepeda roda tiga anak saya, salah satu produk yang wajib SNI

Menilik Dampak Positif Penetapan SNI

Tak bisa dipungkiri, tujuan utama kebijakan pemerintah dalam mewajibkan produk-produk tertentu untuk memiliki SNI adalah untuk kepentingan konsumen. Penetapan SNI tentu membantu konsumen untuk memilih produk yang berkualitas. Lebih dari itu, adanya SNI akan melindungi konsumen dari produk yang berbahaya bagi keselamatan hidup, kesehatan, ataupun lingkungan.

Namun, sebenarnya kalau kita mau melihat lebih luas, adanya SNI ini ternyata tak hanya bermanfaat bagi konsumen saja. Akan tetapi juga berdampak positif bagi pemerintah dan produsen. Bagi pemerintah, penetapan SNI akan membuat pasar di dalam negeri memiliki perlindungan dari serbuan barang-barang asing yang tidak diketahui kualitasnya di tengah era pasar bebas dunia.

list_sni_wajib

Daftar produk yang wajib memenuhi SNI

Kemudian, apa manfaatnya bagi produsen? Bagi produsen, SNI meningkatkan daya saing di pasaran. Produk yang ber-SNI sudah pasti memiliki nilai lebih (value added) jika dibanding dengan produk yang belum disertifikasi. Bagaimana tidak, penetapan SNI akan mendorong terciptanya suatu produk dengan standar tertentu yang dihasilkan dari proses produksi yang juga memenuhi kriteria tertentu. Nah, untuk mencapai itu, maka mau tidak mau produsen akan terus berinovasi dengan produknya serta berusaha untuk melakukan proses produksi yang efektif dan seefisien mungkin.

Mencari Solusi dari Kendala Penetapan SNI

Melihat begitu besarnya dampak positif penetapan SNI, rasanya memang sangatlah tepat jika pemerintah memberlakukan kebijakan SNI Wajib bagi produk-produk tertentu. Namun, kembali ke permasalahan awal. Sebagian pelaku industri kecil merasa keberatan dalam hal biaya pengurusan sertifikat SNI yang berkisar di angka 10-15 juta.

Pertanyaannya, apakah karena biaya sertifikasi SNI yang memberatkan bagi masyarakat industri kecil kemudian menjadikan kebijakan SNI Wajib tidak berlaku bagi mereka? Tentu tidak demikian. Bagaimana pun, SNI sebagai garansi perlindungan konsumen adalah hal yang paling utama, sehingga mau tidak mau mereka tetap harus mengurus sertifikasi SNI bagi produk-produknya.

Lantas, adakah solusinya untuk mengatasi permasalahan ini? Sebagaimana kata bijak, “setiap permasalahan pasti ada jalan keluar”, maka mahalnya biaya pengurusan sertifikat SNI pun pasti ada solusinya. Kalau kita tahu, biaya sertifikasi yang mahal tersebut sebenarnya mengacu pada peraturan dari World Trade Organitation (WTO) di bidang standar teknis yaitu, ISO 9000 dan ISO 14000. Keduanya adalah ISO yang mengatur tentang standar teknis dan juga sistem manajemen mutu. Masalahnya, dalam peraturan tersebut memang tidak membedakan klasifikasi usaha baik besar, menengah, kecil maupun mikro.

Nah, langkah yang tepat sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, menurut saya adalah dengan membentuk klaster atau kelompok sesama pelaku industri kecil untuk produk yang sama. Sehingga semua produsen dalam klaster tersebut dapat memanfaatkan satu sertifikasi SNI saja untuk seluruh hasil produksinya. Dengan strategi ini, besarnya biaya pengurusan sertifikat SNI tentu akan terasa ringan karena ditanggung bersama seluruh anggota kelompoknya. Dengan begitu, produk hasil karya produsen akan berdaya saing, dan konsumen pun lebih merasa tenang karena keselamatannya terjamin.

#SNIMelindungiKonsumen

  • Jumlah kata: 799 kata
  • Referensi tulisan dan media (gambar dan video):
  1. http://www.bsn.go.id/
  2. http://poskotanews.com/2017/02/07/penerapan-sni-untuk-lindungi-konsumen/
  3. http://poskotanews.com/2016/05/20/pelaku-ukm-keluhkan-mahalnya-biaya-sertifikasi-sni/
  4. http://economy.okezone.com/read/2016/01/19/320/1291669/perakit-tv-lulusan-sd-ngaku-rugi-rp58-juta
  5. https://www.youtube.com/watch?v=U7Pb38lKcnQ